Username :
  Password :
   

Forgot Password? | Register

FREE TENDER INFORMATION

Vendor Registration

eProcurement PT Pembangunan Ancol

eProcurement PT Semen Baturaja

eProcurement Semen Gresik Group

eProcurement PT ASKES

eProcurement Star Energy

eProcurement PT Bukitasam (Persero) Tbk

eProcurement PT Jamsostek (Persero)

eSCM PT. Antam Tbk

 

PEMBERITAHUAN
www.pengadaan.com TIDAK MEMILIKI afiliasi/kerjasama dengan website lain, serta dibuat & dikelola oleh PT. Anggada Duta Wisesa (www.adw.co.id)

Registrasi Vendor untuk eProcurement dan eAuction, cukup 1 kali saja di http://vendor.pengadaan.com


 
Search  :
Tuesday, 25-02-2014 12:10:31
Pengadaan Barang dan Jasa Terhambat

JAKARTA Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) mencatat, kinerja realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2013 secara kumulatif tidak optimal. Hal ini disebabkan adanya hambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Wakil Ketua TEPPA yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menyatakan, realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 90 persen atau sebesar Rp 634,6 triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari realisasi anggaran pada 2012 yang tercatat 89,3 persen dari pagu Rp 547,9 triliun.

Meskipun realisasi belanja naik, realisasi belanja barang dan jasa K/L pada 2013 menurun enam persen. Dari 86 persen dari pagu 2012, menjadi 80 persen dari pagu 2013 sebesar Rp 206,5 triliun. Menurutnya, salah satu penyebab penurunan realisasi barang dan jasa, yakni adanya ketakutan aparatur K/L terlibat permasalahan hukum.

Imbasnya, sebagian besar K/L semakin hati-hati dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pada institusinya sehingga realisasi belanja rendah. "Banyak yang tidak ingin menjadi bendahara, pimpinan proyek, atau pejabat pembuat komitmen (PPK)," ujarnya, Senin (24/2).

Majalnya realisasi belanja barang dan jasa, tidak hanya terjadi di pemerintah pusat. Kondisi yang sama juga tergambar di pemerintah daerah.

Berdasarkan data Kementerian Da-lam Negeri, realisasi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di provinsi tercatat 89,2 persen. Sedangkan, realisasi belanja barang dan jasa APBD Kabupaten/Kota lebih rendah, yaitu 84,42 persen.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebut rendahnya realisasi belanja barang dan jasa provinsi dan kabupaten atau kota juga disebabkan kehati-hatian berlebihan para aparatur terhadap permasalahan hukum. "Silahkan proses hukum berjalan. Pemberantasan korupsi harus dilakukan. Akan tetapi, jangan sampai proses itu membuat daerah takut," ujarnya.

Menurutnya, proses hukum harus sejalan dengan kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Karena kalau penyerapan anggaran berkurang, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga terganggu.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan, ketakutan tersebut beralasan, mengingat dalam beberapa kasus, kepolisian dan kejaksaan kerap mengutak-atik proses tender barang dan jasa. "Padahal baru pengumuman tender, aparatur sudah dipanggil polisi dan jaksa karena diduga ada sesuatu yang tidak benar. Ini memperlambat proses tender" ujarnya.

Ketua TEPPA Kuntoro Mangkusubroto mengatakan permasalahan hukum yang mengganjal pengadaan barang dan jasa terkait erat dengan beragam tata cara pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum. "Hambatan karena ketakutan atas proses hukum ini perlu kami tindak lanjuti," katanya. (Sumber: Republika)

« BACK


Copyright 2007 Pengadaan.com. All Rights Reserved